Senin, 29 Desember 2008

PANCASILA

Kebanyakan politikus Indonesia terutama mereka yang berada di dalam
sistem, bangga dengan penerapan sistem demokrasi di Indonesia yang
dikatakan sebagai demokrasi Pancasila. Bagaimana penerapannya?.
Bung Harmoko, Ketua Umum GOLKAR setiap saat bicara mengenai demokrasi
Pancasila, apalagi ketika kampanye Pemilu 1997 lalu.
Sekarang, dia menjamin bahwa GOLKAR sudah bulat mengusulkan H.M. Soeharto
sebagai presiden RI periode 1998-2003 dan B.J. Habibie menjadi wakil
presiden, tidak ada nama lainnya. Untuk itu, dia yang profesi awalnya
adalah jurnalis, meniadakan press center pada SU MPR 1998 bahkan kabarnya
mike yang biasanya berada di tiap meja para peserta sidang ditiadakan
kecuali di depan podium guna menghalangi para interuptor.
Maka kiranya benar anggapan Abdul Ghafur dan tokoh sebelumnya, Yogie S.
Memed bahwa para anggota parlemen adalah wakil orpol bukannya wakil
rakyat.
Ultimatum Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsuddin akan menindak para demonstran
(pengunjuk rasa) makin mengaburkan arti kata demo.
Saya berkesimpulan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia
tegasnya berarti kekuasaan absolut para pejabat penyelenggara negara.
Mereka itulah, para pejabat/penguasa negara yang diartikan sebagai demo.
Adapun rakyat Indonesia, yang memilih me reka dalam pemilu, tidak pernah
memberontak melalui cara kekerasan kepada penguasa disebabkan landasan
budaya timur yang banyak bertenggang rasa (dalam antropologi Jawa dikenal
dengan sebutan "ngawulo"). Beruntunglah para penguasa Indonesia.
New York, February 28, 1998.
siebby@politician.com

Tidak ada komentar: